Penandatangan Pakta Integritas dalam Pengamanan Proyek Strategis Daerah (PSD) pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2025.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 sekitar  pukul 14.01 WIB bertempat Convention Hall Kantor Bupati Melawi  telah dilaksanakan Penandatangan Pakta Integritas dalam Pengamanan Proyek Strategis Daerah (PSD) pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2025.

Bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh :

1. Bahwa kegiatan diatas dihadiri oleh:
2. Bupati Kab. Melawi, H. Dadi Sunarya Usra Yusra
3. Wakil Bupati Kab. Melawi, Malin, S.H.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Erni Yusnita,S.H.,M.H
5. Sekretaris Daerah Kab. Melawi, Drs. Paulus
6. Kepala Dinas PERKIM Kabupaten Melawi, Ir. H. Hinduansyah, M.T.
7. Tim Pengamanan Proyek Strategis (PPS) Kejari Sintang ,Echo Aryanto Pasodung, S.H., M.H.
8. Tim Pengamanan Proyek Strategis (PPS) Kejari Sintang, Diva Nur Annisa, S.H.
9. Tim Pengamanan Proyek Strategis (PPS) Kejari Sintang, Sarah Wandita Napitupulu, S.H.
10. Tim Pengamanan Proyek Strategis (PPS) Kejari Sintang, Gemilang Yoga Putra Prasetyo, S.H.
11. Tim Pengamanan Proyek Strategis (PPS) Kejari Sintang, Muhammad Hidayat.
12. Tim Pengamanan Proyek Strategis (PPS) Kejari Sintang, Ponji Geraldo Patricius Malau.

Bahwa pelaksanaan Entry Meeting dan penandatangan Pakta Integritas dalam Pengamanan Proyek Strategis Daerah (PSD) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Nomor 5 tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis. Beberapa hal yang diatur dalam pedoman PPS diantaranya terkait prinsip-prinsip dasar PPS, pelaksanaan PPS, pelaporan dan evaluasi, pola penghentian kegiatan dan koordinasi PPS.

Bahwa pelaksanaan Entry Meeting dan penandatangan Pakta Integritas dalam Pengamanan Proyek Strategis Daerah (PSD) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Nomor 5 tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis. Beberapa hal yang diatur dalam pedoman PPS diantaranya terkait prinsip-prinsip dasar PPS, pelaksanaan PPS, pelaporan dan evaluasi, pola penghentian kegiatan dan koordinasi PPS.

Bahwa peran aktif  Kejaksaan sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang intelijen penegakan hukum diwujudkan dalam melaksanakan pengamanan pembangunan strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memastikan pembangunan strategis tersebut dilaksanakan secara objektif, akuntabel dan profesional. Dalarn rangka mendukung dan menyukseskan program pembangunan strategis dan penguatan iklim investasi.

.